RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta, mendapat apresiasi dari keluarga pasien atas nama Eka Nur Safitri (23). Keluarga menilai, RSUD Bayu Asih menjalankan pelayanan dengan baik tanpa mengedepankan unsur komersialisasi. Sehingga, keluarga jadi terbantu dari sisi finansial.Beberapa waktu yang lalu RSUD Bayu Asih menerima pasien korban kecelakaan atas nama Eka Nur Safitri (23) warga Jalan Abdul Patah, Kelurahan Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Eka mengalami kecelakaan di Tol Cipularang KM 86, saat menaiki travel yang hendak membawanya ke Jakarta.Eka yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga di ibu kota ini, mengalami luka yang cukup serius saat travel yang ditumpanginya kecelakaan. Bahkan, Eka didiagnosa mengalami gegar otak berat.Sebelumnya, Eka mendapatkan perawatan di RS Abdul Radjak. Akan tetapi, karena keluarga tidak memiliki biaya untuk jaminan awal, maka keluarga meminta Eka untuk dirujuk ke RSUD."Kami, menerima rujukan dari RS Abdul Radjak atas permintaan keluarga. Bahkan, sejak awal kami tidak membahas soal biaya, karena kami fokus pada penanganan pasien yang saat masuk mengalami luka robek di bagian dahi dan mata, bahkan pasien ada sesak nafas," ujar Plt Dirut RSUD Bayu Asih Purwakarta, dr Tri Muhammad Hani, Sabtu 04 Mei 2024.Saat itu, Eka masuk tanggal 20 April 2024. Begitu masuk, pasien langsung mendapat tindakan medis termasuk operasi di bagian kepalanya. Adapun dokter yang bertanggung jawab menangani pasien ini, adalah dr. Andre Dwijaya, Sp.BS.Setelah operasi, 14 hari kemudian kondisi pasien berangsur membaik. Kesadarannya semakin bagus. Pada hari ini pasien telah diizinkan untuk pulang."Alhamdulillah, pasien sudah sehat. Kami juga bahagia atas apresiasi dan respon positif keluarga kepada RSUD Bayu Asih," ujar dr. Hani seraya menambahkan jika Eka adalah pasien umum. Sementara itu, kakak kandung pasien Eka, Andriani, mengaku, dirinya sangat berterimakasih kepada jajaran RSUD Bayu Asih Purwakarta, yang telah menyelamatkan nyawa adiknya. Terlebih lagi, Bayu Asih menerima pasien Eka tanpa meminta uang jaminan terlebih dulu."Ini kan kecelakaan, bagaimana mungkin keluarga menyiapkan uang jaminan pengobatan seperti yang diminta RS lain. Jadi, kami meminta adik kami dirujuk saja ke RSUD," ujar Andriani.Setelah diterima RSUD Bayu Asih, ternyata RS milik pemerintah ini menjalankan fungsinya dengan baik. Bahkan, Eka dirawat sebagai pasien umum dan mengenai biaya bisa dibicarakan.Hasilnya, perawatan selama 14 hari, lanjut Andriani, biaya yang dibebankan kepada keluarga ternyata mendapat kebijaksanaan dari pihak RSUD Bayu Asih. Keluarga bisa mencicil pembayaran perawatannya."Alhamdulillah, sangat bersyukur masih ada RS yang memiliki toleransi yang tinggi kepada pasien. Ternyata masih ada RSUD yang tidak komersil seperti RSUD di daerah lain. Terima kasih RSUD Bayu Asih, kami sangat bahagia dengan kebijakan ini," kata Andriani. (Diskominfo Purwakarta) 

Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, sejak lama telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam setiap program kerja tahunannya, terutama yang menyangkut dengan kebutuhan infrastruktur yang laik bagi masyarakat.Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta tak bekerja sendiri. Ada sebagian, yang juga hasil kolaborasi dengan institusi keamanan negara yakni dengan prajurit TNI, baik melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) maupun melalui program Karya Bakti TNI, seperti Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS).Hari ini, Jumat 03 Mei 2024, bertempat di Desa Cisaat, Pemkab Purwakarta dan jajaran Kodim 0619 Purwakarta, kembali melakukan kolaborasi membangun negeri melalui kegiataan Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) dengan membangun sejumlah infrastruktur di wilayah desa yang berada di Kecamatan Campaka itu.Dalam pembukaan program tersebut, Penjabat Bupati Purwakarta Benni Irwan mengungkapkan apresiasinya kepada jajaran Kodim 0619 Purwakarta. "Secara khusus kami dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sangat senang sekaligus merasa bangga dan memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan BSMSS Kodim 0619 Purwakarta ini," kata Benni Irwan.Menurutnya, melalui kegiatan BSMSS ini akan kembali menciptakan semangat bergotong- royong, silaturahmi, membangun semangat kekeluargaan sesuai dengan pepatah mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. "Semangat inilah yang hadir sesungguhnya dalam pelaksanaan BSMSS, yakni kegotong-royongan antara pemerintah daerah dibantu oleh TNI, masyarakat setempat, dan pihak pihak terkait lainnya," ujar Benni.Ia berharap pola-pola kerjasama seperti ini akan terus berlanjut, tidak hanya untuk kegiatan yang sifatnya infrastruktur saja, tapi untuk bidang-bidang pembangunan lainnya, seperti bersama-sama untuk mengurangi angka kemiskinan, menekan angka stunting, mengurangi angka pengangguran terbuka.Pemerintah, kata Benni, tidak bisa jalan sendiri harus bersama-sama dengan elemen-elemen pembangunan yang lain. "Saya berharap ini bisa tetap dijaga semangat kebersamaan, persatuan dan kekeluargaan ini dijaga. Pola-pola seperti ini bisa kita laksanakan juga nanti di wilayah-wilayah yang lain, kita akan kembali petakan berbagai kebutuhan masyarakat di daerah yang lain dan kita laksanakan dengan pola-pola seperti ini," jelas Benni.Kegiatan BSMSS  diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat terutama masyarakat desa Cisaat dan masyarakat desa lainnya yang menggunakan atau bisa memanfaatkan fasilitasi-fasilitas yang sudah disiapkan.Diharapkan juga partisipasi masyarakat untuk bisa menjaga sarana yang sudah disiapkan memelihara secara bersama-sama. "Jadi itu harapan kita, manfaatkan bersama-sama, jaga bersama-sama pelihara bersama-sama syukur-syukur bisa kita kembangkan untuk yang lain-lainnya sehingga tidak hanya satu manfaatnya akan timbul manfaat-manfaat yang lain dengan sarana yang dapat sekarang ini," ucapnya.Sementara itu Dandim 0619 Purwakarta Letkol Arm Andi Achmad Afandi mengatakan BSMSS merupakan program yang dianggarkan oleh Pemkab Purwakarta. Program ini bertujuan untuk mendukung kegiatan teritorial yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat."Seperti kita ketahui bersama bahwa sistem pertahanan negara kita itu masih menggunakan ataupun masih mengacu ke sistem pertahanan rakyat semesta. Ketika perang terjadi bukan hanya tentaranya yang berperang tetapi warganya juga ikut maka saat ini Menteri Pertahanan membuat program Komcad sebagai alat cadangan pertahanan negara," kata Andi.Andi juga menjelaskan, tujuan BSMSS ini dilaksanakan untuk kemanunggalan TNI dan rakyat. Hal itu bisa dilihat bagaimana kerjasama antara TNI dengan masyarakat. Dalam BSMSS ini pekerjaan yang dilaksanakan diantaranya penebalan jalan sepanjang 520 meter dengan tebal 20 meter, pembangunan drainase sepanjang 435 meter dan gorong-gorong ukuran 40x40 meter."Diharap setelah pekerjaan ini selesai mampu meningkatkan citra positif untuk TNI serta Pemda dan juga meningkatnya rasa nasionalisme yang dimiliki oleh masyarakat Purwakarta," demikian Dandim Purwakarta. (Diskominfo Purwakarta)

Bagi anda yang biasa mendengar istilah hukum administrasi negara mungkin agak sedikit heran dengan judul diatas yang hanya menyebutkan hukum administrasi tanpa embel-embel â??negaraâ? di belakangnya. Namun sesungguhnya artikel ini memang ditujukan untuk memberikan sedikit gambaran mengenai penggunaan kata yang tepat bagi ilmu hukum administrasi yang saat ini kita kenal dengan istilah hukum administrasi negara. Pengertian Hukum Administrasi Menurut kamus besar bahasa Indonesia, administrasi dapat diartikan sebagai: Usaha/kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi; Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan peneyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan; Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; Kegiatan kantor dan tata usaha. Istilah administrasi dapat memiliki makna dalam artian yang luas dan dalam arti yang sempit. Dalam arti sempit, administrasi dapat berarti kegiatan tata usaha yang meliputi surat menyurat dan pengurusan masalah ketatausahaan. Sementara pengertian administrasi dalam arti luas dapat dilihat dalam pengertian yang diberikan oleh beberapa ahli antara lain: Suatu proses yang umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, baik itu yang besar dan kecil, swasta dan negara, atau sipil dan militerâ? Leonard D. White. Kegiatan dari kelompok manusia yang mengadakan usaha kerjasama untuk mencapai tujuan bersamaâ? H.A. Simon. Sementara itu, CST. Kansil memberikan pengertian terhadap administrasi negara sebagai berikut: Sebagai aparatur negara, pemerintahan atau instansi politik kenegaraan, yakni meliputi semua organisasi negara yang menjalankan administrasi negara; Sebagai fungsi atau aktivitas, yakni kegiatan pemerintahan untuk mengurus kepentingan negara; Sebagai teknis penyelenggaraan peraturan perundang-undangan, yakni segala tindakan aparatur negara adalah dalam rangka menjalankan perintah atau amanah peraturan perundang-undangan. Hukum Administrasi Negara VS Hukum Administrasi Penggunaan istilah bagi â??Administrasi recht atau hukum administrasi negaraâ? di perguruan tinggi pada awalnya tidak sama. Terdapat penggunaan beberapa istilah yang semuanya merujuk pada hukum administrasi negara, antara lain Hukum tata Usaha Indonesia, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Usaha Pemerintahan, dan lain sebagainya. Istilah hukum administrasi negara adalah istilah yang muncul dan digunakan belakangan. Pada tahun 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pernah menerbitkan SK mengenai pedoman kurikulum yang menggunakan istilah Hukum Tata Pemerintahan. Meski demikian, kurikulum pendidikan pada perguruan tinggi swasta dan maupun perguruan tinggi negeri pada masa itu belum ada keseragaman dan tetap menggunakan istilah yang berbeda, diantaranya adalah Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Tata Pemerintahan dan ada juga yang telah menggunakan istilah Hukum Admnistrasi Negara  dalam kurikulumnya. Ada pendapat yang cukup menarik yang dikemukakan oleh Prof. Philipus M. Hadjon, SH. yang menyatakan bahwa penggunaan istilah hukum administrasi negara perlu dikaji kembali. Terlebih lagi apabila penggunaan istilah tersebut dikaitkan dengan disiplin ilmu administrasi negara. Terdapat perbedaan yang cukup mendasar dalam pengertian antara hukum administrasi dan administrasi negara. Hukum administrasi lebh identik dengan pemerintahan sedangkan administrasi negara lebih identik dengan konsep manajemen. Oleh karena pengertian tersebut sehingga dalam hukum administrasi dirasakan tidak perlu lagi untuk menambahkan istilah negara dibalakangnya menjadi Hukum Administrasi negara. Dengan demikian, hukum administrasi akan secara lebih jelas fokus kajiannya yang dititikberatkan pada pengaturan mengenai kewenangan, organisasi publik dan prosedur dalam pemerintahan serta hal lainnya yang berkaitan erat. Jika kita mencermati dengan baik istilah bagi hukum administrasi negara yang digunakan di negara lainnya, maka kita akan menemukan fakta bahwa sesungguhnya di negara lain hukum administrasi negara tidak lagi menambahkan kata â??negaraâ? di belakangnya. Di belanda misalnya disebut sebaga Administratief Recht, di Perancis disebut dengan Droit Administratif, di Jerman disebut dengan Verwaltungrecht dan di Perancis disebut dengan Administrative law. Demikian artikel mengenai hukum administrasi semoga bermanfaat.

DISKRESI PEMERINTAH DALAM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH Disusun oleh : ARI SYAMSURIZAL, SH. M.Kn Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta   Latar Belakang Latar Belakang Terkait pengadaan barang dan jasa yang didasarkan kewenangan diskresi pemerintah yakni pengadaan barang dan jasa dengan metode penunjukan langsung memiliki kekhasan tersendiri karena tidak seperti pengadaan barang/ jasa pada umumnya yang melalui lelang. Pengadaan barang dan jasa dengan cara penunjukan langsung merupakan pelaksanaan dari kewenangan diskresi aparat pemerintah untuk menggunakan dan membelanjakan keuangan negara sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan aspek kemanfaatan sebagai tujuan. Aktivitas pengadaan barang dan jasa terdapat 3 (tiga) pelaku utama yaitu pengguna/pengusul, penyedia barang/jasa dan pelaksana pengadaan. Tanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa tertuju kepada pihak-pihak yang memiliki kecakapan hukum baik secara perorangan, jabatan maupun korporasi. Diskresi rentan untuk dianulir baik secara politik maupun secara hukum, terlebih lagi bila diskresi itu sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang pada prinsipnya menekankan aspek legalitas. Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan penunjukan tidak serta merta menjadi tindak pidana korupsi, karena ada penunjukan langsung yang sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian maka tolok ukur ataupun parameter dalam mengawasi kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa dengan penunjukan langsung harus terdapat patokan yang jelas baik aspek kewenangan, substansi dan prosedur demi menjamin kepastian hukum. Berdasarkan kewenangan diskresi pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa maka penulis mencoba mengembangkan dua permasalahan yang menurut penulis perlu untuk didalami lebih jauh yaitu : Bagaimanakah konsep kewenangan diskresi pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa ? Bagaimanakah prosedur hukum tindakan diskresi pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa dengan metode penunjukan langsung ?   PEMBAHASAN Konsep Diskresi Indonesia sebagai sebuah negara hukum tentu sumber kewenangan pemerintah untuk menjalankan fungsinya bersumber pada peraturan perundang-undangan. kewenangan tersebut ada yang bersifat terikat dan bersifat bebas (diskresioner). Dalam sebuah negara kesejahteraan welfare state ekspektasi rakyat terhadap pemerintah sangatlah besar, sehingga fungsi pemerintah juga menjadi luas guna mewujudkan harapan masyarakat. Dengan kondisi yang demikian tidak mungkin seluruh kebijakan pemerintah dituangkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan sehingga kebebasan bertindak pemerintah diperlukan untuk mengisi kekosongan. Memang idealnya setiap langkah dan perbuatan pemerintah harus berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, akan tetapi dalam kenyataannya ajaran wetmatigheid van bestuur ini kadang-kadang hanyalah fiksi belaka. Diskresi merupakan kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap kondisi yang dihadapi. Kebebasan mengambil keputusan sendiri tersebut seringkali menjadi sumber kontroversi manakala tolok ukur tiap pemangku kepentingan memberikan penilaian yang berbeda-beda terhadap tindakan diskresi. Konsep Kekuasaan diskresi pemerintah dapat dilakukan dengan pendekatan analitik, yuridis, dan filosofis Dengan pendekatan yang demikian konprehensif akan membantu memaknai konsep diskresi yang sesungguhnya. Diskresi seringkali diperhadapkan dengan asas legalitas, dalam sebuah negara hukum asas legalitas menempati kedudukan utama. Konsep yuridis kekuasaan diskresi berimpitan dengan dan tarik menarik dengan konsep legalitas. Bila menerapkan asas legalitas secara kaku maka pemerintah akan mengalami kesulitan dalam mengantisipasi perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat, karena setiap pemerintah harus menunggu adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Beranjak dari hal itu maka kekuasaan diskresi dapat dikatakan delegasi dari pembentuk undang-undang untuk melakukan tindakan nyata maupun tindakan hukum dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan. Memang senyatanya tidak semua peristiwa atau persoalan dapat dipecahkan oleh produk-produk legislatif, hal itu memberikan kebebasan pihak eksekutif sebagai pelaksana undang-undang untuk bisa mengambil kebijakan yang harus dipertanggung jawabkan. Diskresi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan memerlukan anggaran yang besar baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. dalam pelaksanaan pengadaan tersebut pihak pemerintah merupakan pihak yang mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa. Secara umum pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan lelang. Lelang sebagai sebuah proses yang harus dilakukan untuk pengadan barang dan jasa dalam keadaan yang normal, untuk keadaan-keadaan tertentu maka mekanisme lelang tidak diterapkan, melainkan dengan metode penunjukan langsung. Jadi kewenangan diskresi itu diwujudkan dalam menetapkan metode pengadaan barang dan jasa dengan metode penunjukan langsung. Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pengadaan barang dan jasa adalah Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa  Dalam peraturan tersebut diatur mengenai metode pengadaan barang dan jasa dengan Penunjukan langsung. penunjukan adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa. Yang menarik pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia tidak lagi termasuk dalam kategori barang/jasa yang dapat dilakukan dengan metode penunjukan langsung. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa barang/jasa yang bersifat rahasia bukan lagi menjadi dasar kebijakan atau diskresi dalam menetapkan metode penunjukan langsung pengadaan barang/jasa. Perpres No 70 tahun 2012 mengatur tentang kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan untuk memilih sistem pengadaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya. Pemilihan penyedia barang/jasa lainnya itu dilakukan dengan pelelangan yang terdiri atas pelelangan umum dan pelelangan sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung, atau kontes/sayembara. Sedangkan dalam pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi terdapat perbedaan, kalau pemilihan dalam pengadan barang/jasa itu terdapat pelelangan sederhana, lainnya halnya dengan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi terdapat pelelangan terbatas, selebihnya kedua-duanya sama. Prosedur Hukum Diskresi Pemerintah Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Penunjukan Langsung Bahwa sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dalam Perpres 35 tahun 2011 tentang perubahan atas perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain menyatakan : Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya gugatan/tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada  Pemerintah,  yang  sifat  pekerjaan  atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda, perlu dilakukan pengadaan  konsultan  hukum/advokat atau arbiter  yang  tidak direncanakan sebelumnya, secara cepat dengan tetap mengutamakan aspek kualitas, efisiensi dan tepat waktu; bahwa  sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana  dimaksud pada huruf a,  perlu segera menetapkan konsultan hukum/advokat atau arbiter  melalui penunjukan  langsung  dengan  tetap  mengacu pada  kaidah-kaidah  yang berlaku  dalam  pengadaan  barang/jasa Pemerintah; Pasal 44 (1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu. (2) Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:  a,…..d…….,e. pekerjaan  jasa  konsultansi  di  bidang hukum  meliputi konsultan hukum/advokat atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada Pemerintah, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda. Apabila menelaah pada bagian menimbang dan pasal 44 terdapat beberapa hal yang menjadi landasan untuk melaksanakan pengadaan ini, antara lain : 1. Sifat pekerjaan atau pembelaan bersifat segera dan tidak dapat ditunda; 2. Pengadaan yang tidak direncanakan sebelumnya; 3. Menghadapi  gugatan dan/atau tuntutan hukum dari  pihak tertentu Kepada Pemerintah. Sebagai contoh kasus diceritakan seorang PPK yang dijadikan tersangka oleh instansi Penegak Hukum, telah meminta bantuan hukum berupa pendampingan oleh Biro Hukum. Namun Biro Hukum karena tidak memilili anggaran dan karena tidak di anggarkan, sehingga permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Biro Hukum tsb. Berangkat dari cerita ini diskusi berkembang, dan akhirnya mendapat refensi Pak Mandar dari milis instruktur PBJ, serta referensi lain di internet, yaitu : Peraturan Menteri Keuangankeu No.158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan    Kementerian Keuangan; Peraturan Menteri Keuangankeu No. 159/PMK.01/2012 tentang Tata cara, Persyaratan dan Besaran     Pemberian Bantuan Biaya Penyelesaian Masalah Hukum dalam Perkara Pidana di Lingkungan Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan tersebut mungkin dapat di adopsi oleh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam penanganan bantuan hukum di lingkungannya. Berdasarkan referensi tersebut mencoba untuk menyandingkan dengan apa yang tertuang dalam Perpres No. 35/2011 tersebut. I.  SIFAT PEKERJAAN YANG SEGERA DAN TIDAK DAPAT DITUNDA, DAN YANG TIDAK DIRENCANAKAN SEBELUMNYA. Sudah pasti gugatan, tuntutan hukum dapat terjadi kapan saja tanpa melihat tahun anggaran keuangan negara, dimana penganggaran keuangan negara dilakukan atau diproses setahun sebelumnya. Dengan demikian otomatis tidak ada anggaran khusus untuk menghadapi gugatan atau tuntutan hukum. Atau bisakah gugatan atau tuntutan ini dapat diperkirakan sebelumnya ? Siapakah yang mengganggarkan biaya untuk pelaksanaan kegiatan ini, Biro Hukum kah atau satuan kerja yang sedang tersangkut kasus hukum ? Kalau melihat permasalahan ini dapat saja dilakukan pengajuan anggaran, akan tetapi bagaimana jika tuntutan terjadi di pertengahan tahun anggaran atau menjelang akhir tahun anggaran. Lalu berapa anggaran yang dibutuhkan, dan bagaimana dalam penyusunan KAKnya, seberapa luas ruang lingkup pekerjaannya sehingga dalam melakukan pembelaan dapat dilakukan dengan baik, karena apabila tuntutan hukum telah terjadi, akan ada proses selanjutnya, misalnya pemanggilan saksi saksi dan lain sebagainya dimana waktu pelaksanaannya diluar wewenang pihak yang digugat/dituntut dan berapa banyak personil konsultan yang dibutuhkan untuk memberikan pembelaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangankeu No.158/PMK.01/2012 tersebut dinyatakan antara lain : Pelaksanaan Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Biro Bantuan Hukum (Ps. 5) Penanganan Bantuan Hukum terdiri dari :           - yang mengarah pada proses pengadilan           - yang sedang dalam proses pengadilan           - setelah ada Putusan Pengadilan (Ps. 6)       3. Pemberian bantuan meliputi : nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi,ahli atau tersangka dalam setiap tahapan pemeriksaan oleh penyelidik/penyidik; konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana; pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi, ahli atau tersangka; pendampingan kepada saksi atau ahli di hadapan penyelidik/penyidik; mengkoordinasikan dengan Unit atau instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan pemberian keterangan/kesaksian; hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum. (Ps. 11) Kementerian dapat menggunakan Jaksa Pengacara Negara dan/atau advokat untuk masalah hukum bidang perdata, niaga, tata usaha negara, sengketa perpajakan dan/atau permohonan uji materiil sepanjang mendapat ijin tertulis dari Menteri (ps. 46) Dalam penanganan bantuan hukum dapat bekerja dengan advokat, akademisi dan praktisi baik di bidang hukum maupun bidang ilmu lainnya (Ps. 48) Pembiayaan di bebankan pada APBN Kementerian (Ps. 50) Pada Peraturan Menteri Keuangankeu No. No.158/PMK.01/2012, bahwa Pemberian bantuan biaya dianggarkan dalam DIPA masing-masing Unit eslelon I dan dilaksanakan oleh : Biro bantuan hukum dalam hal permohonan bantuan biaya diajukan oleh mantan menteri, wamen/mantan wamen, atau sekrataris jenderal/mantan sekretaris jenderal; Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal dalam hal permohonan bantuan biaya diajukan oleh pejabat/mantan pejabat, pegawai, pensiunan atau mantan pegawai di lingkungan biro/pusat yang bersangkutan; Sekretaris Unit Eselon I dalam hal permohonan bantuan biaya diajukan oleh pejabat/mantan pejabat, pegawai, pensiunan atau mantan pegawai yang tercatat di Unit eselon I bersangkutan. II. MENGHADAPI GUGATAN DAN/ATAU TUNTUTAN HUKUM DARI PIHAK TERTENTU KEPADA PEMERINTAH Dalam diskusi di milis instruktur PBJ, saya menanyakan tentang kata “Pemerintah”, yang dimaksud pada Perpres No. 35/2011 siapa, apakah institusinya atau masing-masing individu yang berada dalam naungan instansi pemerintah berhak mendapatkan bantuan hukum. Bermacam-macam pendapat disampaikan oleh para instruktur PBJ ini, memang tidak ada yang salah sebab semuanya memungkinkan. Namun lagi-lagi PMK 158/PMK.01/2012 kita jadikan refensi. Pada pasal 4 dinyatakan Pemberian Bantuan Hukum oleh Kementerian diberikan kepada Unit,Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai di lingkungan Kementerian yang mendapatkan Masalah Hukum. dengan kata lain kata pemerintah menaungi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 PMK tersebut. Begitu juga dengan jenis masalah bidang hukum yang dapat dinaungi dalam PMK tersebut dinyatakan pada pasal 12 yaitu Unit, Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai yang mendapatkan masalah bidang hukum perdata, tata usaha negara, niaga, agama atau perpajakan yang patut diduga akan menimbulkan gugatan melalui badan peradilan, dapat memperoleh Bantuan Hukum. Untuk kasus pidana korupsi tidak menjadi point dalam lingkup PMK ini, dengan kata lain bagi yang bermasalah tindak pidana korupsi menjadi urusan pribadi sehingga untuk penanganannya tidak menggunakan APBN/APBD.   KESIMPULAN Kewenangan diskresi tidak diuji dengan wetmatigheid melainkan doelmatigheid, karena konsep diskresi berorientasi pada tujuan kemanfaatan, bukan kepastian hukum dalam arti harus sesuai dengang peraturan perundang-undangan, sehingga yang menjadi pijakan normatif pengujian tindakan diskresi adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Mencermati bahwa metode penunjukan langsung dalam pengadaan barang/jasa merupakan tindakan diskresi aparat pemerintah, maka tindakan itu harus didasarkan pada tujuan kemanfaatan bagi kepentingan umum dengan memperhatikan asas-asas dan etika dalam pengadaan barang dan jasa, Keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan rambu-rambu dalam melakukan perbuatan diskresi, baik dari aspek prosedural maupun aspek substansial, untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat yang melakukan tindakan diskresi dalam pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan kerugian negara. Penanganan atas kasus korupsi yang melibatkan aparatur pemerintah tidak dapat dilihat dari salah satu aspek hukum saja yakni hukum pidana saja, tetapi juga aspek hukum administrasi negara, mengingat para pelaku dalam pengadaan barang dan jasa adalah pejabat negara dan juga pegawai negari sipil. Kontrol yudisial terhadap tindakan diskresi dalam pengadaan barang dan jasa merupakan kontrol terhadap ada atau tidaknya perbuatan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara. Patokannya ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang adalah tujuan dari kewenangan diskresi itu terwujud atau tidak, sebagai konsekuensi diskresi berorientasi pada manfaat. Hal ini penting karena bertujuan memberikan pemahaman terhadap konsep penyalahgunaan wewenang dengan konsep melawan hukum atau melanggar hukum. Dengan adanya pembedaan tersebut maka memudahkan dalam proses penegakan hukum yang mengangkut pengelolaan keuangan negara. Dengan pendekatan yang demikian maka akan diperoleh keadilan dalam penegakan hukum yang menempatkan subjek hukum sesuai dengan posisi atau jabatannya. Dalam kapasitas seseorang sebagai aparat pemerintah yang mengambil dan melaksanakan kewenangan diskresi tidak dapat dipisahkan posisinya sebagai pribadi, maupun sebagai pejabat yang sedang menjalankan fungsi pemerintahannya. Dengan demikian maka perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum adalah tanggung jawab pribadi sedangkan sedangkan penyalahgunaan wewenang berdampak pada tanggung jawab jabatan. Dengan demikian maka benar jabatan itu mempunyai kapasitas sebagai pendukung hak dan kewajiban.   DAFTAR PUSTAKA Buku-buku Amiruddin, 2012, Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Genta Publising, Yogjakarta. D. Darimurti, Krishna, 2012, Kekuasaan Diskresi Pemerintah, /Kajian mengenai Konsep, Dasar Pengujian, dan Sarana Kontrol/, Citra Aditya Bakti, Bandung. Muchsan, 2007, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogjakarta. Saidi, Muhammad Djapar, 2011, Hukum Keuangan Negara, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta. Witanto, D.Y., 2012, Dimensi Kerugian Negara dalam Hubungan Kontraktual (/Suatu Tinjauan Terhadap Resiko Kontrak dalam Proyek Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah/), Mandar Maju, Bandung. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-undang nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Penilaian  Keluarga Sadar Hukum Provinsi Jawa Barat dengan Kepala Bagian Hukum