Tidak Berlaku Berlaku
Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
-
Unduh
Details
-
Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
-
Unduh
Details
-
Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019
-
Unduh
Details
-
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Unduh
Details
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG POKOK- POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN D
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG POKOK- POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Unduh
Details
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG POKOK- POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH K
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013
Unduh
Details
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH K
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2012
Unduh
Details
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGAN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Unduh
Details
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH K
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2011
Unduh
Details
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2011
RPJMD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018-2023
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023
Unduh
Details
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023
KEPEMUDAAN
Mewujudkan pemuda yang beriman, cerdas, inspiratif, kreatif, inovatif, kompetitif, mandiri dan berakhlak mulia untuk Indonesia Emas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Unduh
Details
Mewujudkan pemuda yang beriman, cerdas, inspiratif, kreatif, inovatif, kompetitif, mandiri dan berakhlak mulia untuk Indonesia Emas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pengujian kendaraan bermotor
Unduh
Details
Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pengujian kendaraan bermotor
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
Dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan
Unduh
Details
Dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya, kepada orang pribadi atau Badan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah
Unduh
Details
bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya, kepada orang pribadi atau Badan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
bahwa retribusi alat pemadam kebakaran merupakan jenis retribusi jasa umum yang pungutannya berasal dari masyarakat dan merupakan wujud partisipasi masyarakat secara langsung dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
Unduh
Details
bahwa retribusi alat pemadam kebakaran merupakan jenis retribusi jasa umum yang pungutannya berasal dari masyarakat dan merupakan wujud partisipasi masyarakat secara langsung dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Unduh
Details
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
bahwa untuk menyelaraskan struktur APBD Tahun Anggaran 2019 terhadap perubahan keadaan yang terjadi karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu melakukan perubahan terhadap APBD Tahun Anggaran 2019
Unduh
Details
bahwa untuk menyelaraskan struktur APBD Tahun Anggaran 2019 terhadap perubahan keadaan yang terjadi karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu melakukan perubahan terhadap APBD Tahun Anggaran 2019
KAWASAN TANPA ROKOK
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok
Unduh
Details
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IJIN GANGGUAN
bahwa dalam rangka menciptakan iklim kemudahan dalam berusaha (ease of doing bussiness) serta percepatan pembangunan di segala bidang, pemerintah berupaya untuk menghilangkan segala hambatan dalam berusaha dan berinvestasi serta memperpendek rantai birokrasi dalam pengurusan perizinan
Unduh
Details
bahwa dalam rangka menciptakan iklim kemudahan dalam berusaha (ease of doing bussiness) serta percepatan pembangunan di segala bidang, pemerintah berupaya untuk menghilangkan segala hambatan dalam berusaha dan berinvestasi serta memperpendek rantai birokrasi dalam pengurusan perizinan
Peraturan Daerah Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Nomor 12 Tahun 2019
Unduh
Details
Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Nomor 15 Tahun 2019
Unduh
Details
Nomor 15 Tahun 2019
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
bahwa penyediaan air minum sebagai salah satu pelayanan pada masyarakat memiliki peran yang strategis dalam pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat, dengan memberikan pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat
Unduh
Details
bahwa penyediaan air minum sebagai salah satu pelayanan pada masyarakat memiliki peran yang strategis dalam pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat, dengan memberikan pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat
PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG RPJMD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2013 - 2018
bahwa dengan telah ditetapkannya Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap dokumen rencana pembangunan daerah dengan mengubah Perda Nomor 15 Tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 - 2018
Unduh
Details
bahwa dengan telah ditetapkannya Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap dokumen rencana pembangunan daerah dengan mengubah Perda Nomor 15 Tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 - 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR
bahwa pajak parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta
Unduh
Details
bahwa pajak parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNI
bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 dinyatakan ....
Unduh
Details
bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 dinyatakan ....
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
bahwa manfaat ekonomis yang diperoleh dari kegiatan usaha perikanan di Kabupaten Purwakarta cukup tinggi, namun demikian kegiatan kegiatan usaha perikanan dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, agaar keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan lestari, sehingga dapata dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat secara berkelanjutan
Unduh
Details
bahwa manfaat ekonomis yang diperoleh dari kegiatan usaha perikanan di Kabupaten Purwakarta cukup tinggi, namun demikian kegiatan kegiatan usaha perikanan dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, agaar keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan lestari, sehingga dapata dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat secara berkelanjutan
Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Unduh
Details
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah
APBD TAHUN ANGGARAN 2019
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Unduh
Details
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomo 28 Tahun 2020 tentang Usaha dan Masyarakat Jasa Kontruksi, ditegaskan badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha Jasa Konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya
Unduh
Details
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomo 28 Tahun 2020 tentang Usaha dan Masyarakat Jasa Kontruksi, ditegaskan badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha Jasa Konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya
LAIN- LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting dan perlu digali untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
Unduh
Details
bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting dan perlu digali untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Unduh
Details
bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah
Unduh
Details
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah
Unduh
Details
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah
PERUBAHAN APBD TA 2017
bahwa untuk menyelaraskan struktur SPBD Tahun Anggaran 2017 terhadap perubahan keadaan yang terjadi karena perkembangan yang tidak sesuai asumsi kebijakan umum APBD, keadaaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu melakukan perubahan terhadap APBD Tahun Anggaran 2017
Unduh
Details
bahwa untuk menyelaraskan struktur SPBD Tahun Anggaran 2017 terhadap perubahan keadaan yang terjadi karena perkembangan yang tidak sesuai asumsi kebijakan umum APBD, keadaaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu melakukan perubahan terhadap APBD Tahun Anggaran 2017
KERJA SAMA DAERAH
bahwa penyelengaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik di semua sektor yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
Unduh
Details
bahwa penyelengaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik di semua sektor yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO MEKAR ASIH PURWAKARTA
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi Atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro, maka Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PDPK) Jatiluhur berubah bentuk hukum menjadi Peseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Mekar Asih Purwakarta
Unduh
Details
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi Atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro, maka Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PDPK) Jatiluhur berubah bentuk hukum menjadi Peseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Mekar Asih Purwakarta
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
Unduh
Details
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 aya (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, dan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Unduh
Details
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 aya (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, dan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
IZIN LINGKUNGAN
bahwa penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan serta perangkat hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup
Unduh
Details
bahwa penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan serta perangkat hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup
PENGELOLAAN SAMPAH
bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Sampah, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif, terpadu, dan integratif dari hulu ke hilir oleh dan antar instansi terkait maupun bersama–sama dengan masyarakat agar memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku masyarakat, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat
Unduh
Details
bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Sampah, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif, terpadu, dan integratif dari hulu ke hilir oleh dan antar instansi terkait maupun bersama–sama dengan masyarakat agar memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku masyarakat, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
Unduh
Details
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHU
bahwa tarif retribusi Parkir yang berlaku saat ini sudah tidak memadai lagi untuk mendukung operasional penyelenggaraan pelayanan perparkiran di Kabupaten Purwakarta, sehingga perlu disesuaikan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah
Unduh
Details
bahwa tarif retribusi Parkir yang berlaku saat ini sudah tidak memadai lagi untuk mendukung operasional penyelenggaraan pelayanan perparkiran di Kabupaten Purwakarta, sehingga perlu disesuaikan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
bahwa dalam rangka tindak lanjut atas penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015
Unduh
Details
bahwa dalam rangka tindak lanjut atas penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
bahwa untuk menyelaraskan Struktur APBD Tahun 2016, terhadap perubahan keadaan yang terjadi karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu melakukan perubahan terhadap APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016
Unduh
Details
bahwa untuk menyelaraskan Struktur APBD Tahun 2016, terhadap perubahan keadaan yang terjadi karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu melakukan perubahan terhadap APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Purwakarta telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan, maka diperlukan penataan pedagang kaki lima
Unduh
Details
bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Purwakarta telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan, maka diperlukan penataan pedagang kaki lima
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta
Unduh
Details
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkesinambungan, aspiratif, transparan, kredibel dan akuntabel, maka sesuai dengan ketentuan pasal 311 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 serta Arah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta, serta Strategi dan Prioritas APBD, perlu tetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017
Unduh
Details
bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkesinambungan, aspiratif, transparan, kredibel dan akuntabel, maka sesuai dengan ketentuan pasal 311 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 serta Arah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta, serta Strategi dan Prioritas APBD, perlu tetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMB
bahwa pemilihan kepala desa merupakan sarana bagi warga masyarakat desa untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan perkembangan lingkungan serta nalar masyarakat yang bercirikan desa
Unduh
Details
bahwa pemilihan kepala desa merupakan sarana bagi warga masyarakat desa untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan perkembangan lingkungan serta nalar masyarakat yang bercirikan desa
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT RAHARJA WANAYASA
bahwa upaya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan mendukung perkembangan dunia usaha yang bersifat dinamis, diperlukan perbankan daerah yang sehat, tangguh dan efisien
Unduh
Details
bahwa upaya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan mendukung perkembangan dunia usaha yang bersifat dinamis, diperlukan perbankan daerah yang sehat, tangguh dan efisien
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN
bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah darisektor pendapatan pajak parkir, dipandang perlu menyesuaikan tarif sewa parkir dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah
Unduh
Details
bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah darisektor pendapatan pajak parkir, dipandang perlu menyesuaikan tarif sewa parkir dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah
PENYEDIAAN RUANG LAKTASI
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juncto Pasal 30 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, perlu penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu di tempat kerja dan sarana-sarana umum lainnya
Unduh
Details
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juncto Pasal 30 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, perlu penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu di tempat kerja dan sarana-sarana umum lainnya
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TAWURAN PESERTA DIDIK
bahwa tawuran peserta didik di Kabupaten Purwakarta masih sering terjadi telah menimbulkan efek negatif berupa gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, kerugian materil/imateril, cedera fisik, dan bahkan korban jiwa
Unduh
Details
bahwa tawuran peserta didik di Kabupaten Purwakarta masih sering terjadi telah menimbulkan efek negatif berupa gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, kerugian materil/imateril, cedera fisik, dan bahkan korban jiwa
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014
bahwa dalam rangka tindak lanjut atas penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014
Unduh
Details
bahwa dalam rangka tindak lanjut atas penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TAND
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya, dan oleh karena itu, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, harus dicabut
Unduh
Details
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya, dan oleh karena itu, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, harus dicabut
PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APBD KAB.PURWAKARTA TA 2015
bahwa untuk menyelaraskan Struktur APBD Tahun 2015, terhadap perubahan keadaan yang terjadi karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu melakukan perubahan terhadap APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015
Unduh
Details
bahwa untuk menyelaraskan Struktur APBD Tahun 2015, terhadap perubahan keadaan yang terjadi karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu melakukan perubahan terhadap APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PURWAKARTA
bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan cakupan layanan air bersih kepada masyarakat diperlukan penambahan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kabupaten Purwakarta
Unduh
Details
bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan cakupan layanan air bersih kepada masyarakat diperlukan penambahan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kabupaten Purwakarta
IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH
bahwa dalam rangka pengendalian terhadap pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang, dan untuk mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang serta untuk melindungi kepentingan umum, maka perlu mengatur izin penggunaan pemanfaatan tanah untuk kepentingan pembangunan, sehingga diharapkan dapat tercipta lingkungan yang serasi, seimbang dan berkelanjutan
Unduh
Details
bahwa dalam rangka pengendalian terhadap pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang, dan untuk mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang serta untuk melindungi kepentingan umum, maka perlu mengatur izin penggunaan pemanfaatan tanah untuk kepentingan pembangunan, sehingga diharapkan dapat tercipta lingkungan yang serasi, seimbang dan berkelanjutan
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016
bahwa dalam rangka Penyelengaraan Pemerintahan Daerah yang berkesinambungan, aspiratif, transparan, kredibel dan akuntabel, maka sesuai dengan ketentuan pasal 311 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 serta arah kebijakan umum APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016 yang telah disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Bupati Purwakarta, serta strategi dan prioritas APBD, perlu disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016
Unduh
Details
bahwa dalam rangka Penyelengaraan Pemerintahan Daerah yang berkesinambungan, aspiratif, transparan, kredibel dan akuntabel, maka sesuai dengan ketentuan pasal 311 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 serta arah kebijakan umum APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016 yang telah disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Bupati Purwakarta, serta strategi dan prioritas APBD, perlu disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016
Peraturan Dearah Tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome dan Tuberkulosi
PNomor 13 Tahun 2020
Unduh
Details
PNomor 13 Tahun 2020
Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta
Nomor 5 Tahun 2020
Unduh
Details
Nomor 5 Tahun 2020
Perubahan Atas Peratuaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daera
Nomor 1 Tahun 2021
Unduh
Details
Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu
Nomor 3 Tahun 2020
Unduh
Details
Nomor 3 Tahun 2020
Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Pemukiman Kumuh
Nomor 14 Tahun 2020
Unduh
Details
Nomor 14 Tahun 2020